Peran Pemerintah dalam Reformasi Pendidikan

Wayah Sinau - Reformasi pendidikan bukan sekadar wacana, tetapi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tuntutan global dan perubahan zaman. Di Indonesia, peran pemerintah menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa sistem pendidikan mampu mengikuti perkembangan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta kesenjangan kualitas antarwilayah. Pemerintah bukan hanya regulator, tetapi juga fasilitator dan inovator dalam proses ini.

Latar Belakang Reformasi Pendidikan

Ketimpangan Akses dan Mutu

Selama bertahun-tahun, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari ketimpangan akses antar daerah, kualitas guru yang belum merata, hingga kurikulum yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini menuntut adanya reformasi yang menyeluruh dan sistemik.

Tuntutan Abad ke-21

Kebutuhan pendidikan saat ini tak lagi sebatas pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga pada keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas (4C). Pemerintah harus memastikan bahwa lulusan pendidikan Indonesia siap menghadapi tantangan abad ke-21.

Strategi Pemerintah dalam Mendorong Reformasi

1. Kurikulum Merdeka Belajar

Salah satu langkah besar yang dilakukan pemerintah adalah peluncuran Kurikulum Merdeka Belajar, yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual, berbasis proyek, dan berpusat pada peserta didik.

2. Digitalisasi dan Transformasi Teknologi

Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbudristek meluncurkan platform-platform seperti Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk membantu guru dan siswa mengakses materi pendidikan secara daring. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi besar dalam transformasi teknologi pendidikan nasional.

3. Peningkatan Kualitas Guru

Reformasi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas tenaga pendidik. Pemerintah gencar mendorong program Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan daring, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru.

Selain itu, seleksi ASN PPPK untuk guru honorer juga menjadi upaya strategis untuk mengatasi kekurangan guru di berbagai daerah, terutama di wilayah tertinggal.

4. Penguatan Pendidikan Vokasi

Pendidikan kejuruan menjadi perhatian utama dalam reformasi pendidikan. Pemerintah memperkuat link and match antara SMK dan dunia industri agar lulusan siap kerja. Revitalisasi SMK, kerja sama dengan dunia usaha, serta pembentukan balai latihan kerja menjadi bagian dari strategi ini.

Tantangan di Lapangan

Ketimpangan Infrastruktur

Masih banyak sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum memiliki akses internet atau bahkan fasilitas belajar yang memadai. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa digitalisasi tidak justru memperlebar kesenjangan pendidikan.

Resistensi terhadap Perubahan

Guru, kepala sekolah, bahkan dinas pendidikan daerah seringkali masih gagap dalam menghadapi perubahan. Adaptasi terhadap kurikulum baru, penggunaan teknologi, dan model pembelajaran baru membutuhkan waktu dan pembinaan intensif.

Peran Pemerintah dalam Reformasi Pendidikan(Sumber:ibenews)

Kolaborasi dan Partisipasi Publik

Kemitraan dengan Swasta dan Komunitas

Reformasi tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta, LSM, komunitas pendidikan, dan orang tua menjadi krusial. Banyak inisiatif swadaya di berbagai daerah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan berkat kolaborasi lintas sektor.

Peran Daerah dalam Desentralisasi Pendidikan

Dengan sistem otonomi daerah, dinas pendidikan di tiap provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki peran penting dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal. Pemerintah pusat perlu memperkuat sinergi vertikal agar arah reformasi tetap konsisten namun fleksibel.

Evaluasi dan Masa Depan Reformasi

Monitoring dan Transparansi

Reformasi pendidikan harus diiringi sistem evaluasi yang transparan. Penggunaan rapor pendidikan, data Asesmen Nasional, serta sistem pelaporan berbasis digital menjadi alat kontrol untuk menilai efektivitas kebijakan.

Fokus pada Sumber Daya Manusia

Pemerintah terus menekankan bahwa reformasi pendidikan bukan soal proyek jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, kebijakan harus konsisten lintas pemerintahan dan tidak berubah hanya karena pergantian pejabat.

Visi Pendidikan Indonesia 2045

Dalam jangka panjang, pemerintah mengusung Visi Pendidikan Indonesia 2045 yang menargetkan generasi muda unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Visi ini menjadi panduan besar bagi seluruh arah kebijakan pendidikan di masa depan.

Reformasi pendidikan di Indonesia adalah proses panjang yang menuntut komitmen, kolaborasi, dan keberanian mengambil risiko. Pemerintah memainkan peran sentral sebagai pengarah, penggerak, dan penjaga kualitas dalam perjalanan ini. Namun, keberhasilan sejati reformasi hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bangsa—guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha—ikut terlibat secara aktif.

Pendidikan adalah fondasi peradaban, dan reformasinya adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik.

(Artikel ini ditulis oleh Jenia)